Tulang Bawang Barat
triposindonesia.com
Warga harapkan gubernur lampung Arinal djunaidi tinjau lima titik paket Proyek Pembangunan Infrastruktur Hunian Hijau Masyarakat (H2M) Proyek milik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Provinsi Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2023, diduga masalah
Menurut Warga proyek tersebut harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Lampung lantaran dikerjakan selain menggunakan lahan bermasalah dengan pihak bank
” proyek ini minim pengawasan Kami berharap jadi perhatian serius gubernur lampung dan dinas terkait agar pembangunan yang telah di realisasikan oleh pemerintah provinsi lampung di tubaba ini benar -benar azaz manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat ,”harap warga
Sebelumnya salah satu proyek tersebut disoal oleh pihak bank swasta lantaran bangunan H2M berdiri di lahan yang menjadi jaminan bank, sedangkan lahan tersebut dalam status pengawasan lantaran menunggak.
Diberitakan sebelumnya, diduga bermasalah dan lahan korupsi empuk oknum pihak terkait. Informasi yang diterima pada Selasa (7/11/2023) sejumlah pegawai Dinas DPKPCK Provinsi Lampung sempat meninjau lokasi dan menggelar rapat tertutup di Dinas Perkimta Tubaba.
“Ya kami tidak berani memberikan keterangan bang, benar ada Rombongan dari Dinas DPKPCK Provinsi Lampung ke Tubaba bertemu dengan pihak bank, pemilik lahan dan kelurahan tapi pertemuan itu tertutup. Kalau tidak salah ada wartawan juga yang mau konfirmasi tapi tidak bisa karena pertemuannya tertutup” kata Sumber yang enggan disebutkan identitasnya kepada media
Diketahui sebanyak lima lokasi pembangunan H2M tersebut total anggaran yang digelontorkan melalui paket pengadaan langsung senilai hampir 1 Miliar dengan masing-masing kegiatan sebesar 200 juta.
Informasi yang dihimpun dari lima lokasi tersebut, diduga hasil yang terealisasi tidak sesuai kondisi bangunan yang bernilai hampir 200 juta.
Pengakuan seorang tanaga pekerja yang mengerjakan proyek tersebut, jika dihitung sesuai fakta masing-masing proyek senilai hampir 200 juta tersebut hanya menghabiskan anggaran tidak lebih dari 50jt.
“Kami dikasih borongan upah sebesar 13 juta saja. Kalau dihitung bangun ini kisaran hampir 40 jt” ujar seorang pekerja yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini kembali diterbitkan, pihak dinas terkait belum berhasil dikonfirmasi.(is)
